Satukatanews.com. – BARRU – Kabupaten Barru menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang dipilih dan dikunjungi langsung Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP., M.Si., dalam rangka Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu, Rabu (9/9/2026).
Kunjungan langsung Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri ke Kabupaten Barru dilakukan untuk melihat secara langsung implementasi Transformasi Posyandu Era Baru berbasis enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus mengidentifikasi kebutuhan serta persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat hingga ke tingkat desa.
Kunjungan tersebut diterima Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru, kemudian melanjutkan kunjungan kerja ke Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja.
Dalam sambutannya di Kantor Desa Siddo, Wakil Bupati Abustan mewakili Bupati Barru Andi Ina, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan Posyandu di Kabupaten Barru.
Menurutnya, kehadiran langsung Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menjadi motivasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk memastikan transformasi Posyandu benar-benar berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, Kabupaten Barru saat ini memiliki 274 Posyandu yang tersebar di tujuh kecamatan. Sebanyak 199 Posyandu di antaranya telah memiliki Surat Keputusan terkait implementasi enam bidang SPM.
Pemerintah Kabupaten Barru, lanjutnya, menargetkan hingga akhir tahun 2026 seluruh 274 Posyandu telah memiliki SK dan mampu menjalankan fungsi Posyandu Era Baru secara optimal.
Menurut Abustan, Posyandu memiliki peran strategis sebagai pusat pelayanan sekaligus pendataan masyarakat di tingkat desa. Melalui penguatan Posyandu, berbagai kondisi dan persoalan masyarakat dapat teridentifikasi lebih awal, mulai dari kesehatan ibu dan anak, risiko stunting, kemiskinan hingga persoalan pendidikan.
“Karena itu, Posyandu perlu terus dikuatkan. Jika berjalan dengan baik, berbagai persoalan masyarakat dapat diketahui dan ditangani lebih cepat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran kader serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan Posyandu. Kunjungan rutin balita dan ibu hamil, menurutnya, menjadi bagian penting dalam pemantauan pertumbuhan dan deteksi dini berbagai risiko kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Abustan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Kabupaten Barru sebagai lokus pelaksanaan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu.
Kepercayaan tersebut, katanya, menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Barru bersama pemerintah desa, TP PKK dan seluruh kader Posyandu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini semakin memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan Posyandu Era Baru yang benar-benar hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat hingga ke tingkat desa,” pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Pemdes, La Ode Ahmad P. Bolombo, mengatakan kunjungannya ke Kabupaten Barru merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk melihat secara langsung kondisi desa serta pelaksanaan berbagai program pelayanan masyarakat.
“Kami datang untuk melakukan collecting, melihat dan mencatat apa yang paling dibutuhkan oleh desa-desa di Barru. Setelah persoalannya teridentifikasi, kita akan bersama-sama mencari solusi yang paling memungkinkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, La Ode Ahmad juga mengapresiasi capaian pembangunan desa di Kabupaten Barru. Dari total 40 desa, sebanyak 34 desa telah berstatus mandiri dan enam desa berstatus maju.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting bagi Kabupaten Barru untuk terus mengembangkan inovasi serta memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan.
Ia juga menekankan bahwa Posyandu kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah bertransformasi menjadi wadah pelayanan masyarakat yang lebih komprehensif melalui enam bidang SPM.
PKK, Posyandu dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi akselerator pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah hingga ke tingkat keluarga, termasuk penanganan stunting, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan dan berbagai program pembangunan lainnya.
Ia mengatakan, hasil identifikasi di lapangan akan menjadi bahan bagi pemerintah pusat dalam menyiapkan program yang lebih tematik dan sesuai dengan kebutuhan desa. Kabupaten Barru juga dinilai memiliki peluang untuk menjadi lokasi percontohan atau piloting pelaksanaan sejumlah program pembangunan desa.
Ia turut mendorong pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk terus memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, desa harus mampu memetakan kebutuhan pangan masyarakat serta mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki.
“Jangan abai dengan desa. Kalau kita ingin membangun daerah, maka bangunlah desa dan kelurahannya. Karena masyarakat tinggal dan tumbuh di desa,” tegasnya.
Sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang dipilih dan dikunjungi langsung dalam agenda tersebut, Kabupaten Barru diharapkan terus memperkuat pembangunan desa, Transformasi Posyandu Era Baru, serta pelayanan dasar yang semakin dekat, responsif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Sebelumnya, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nitta Rosalin, S.E., M.A., menyampaikan bahwa asistensi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di Desa Siddo merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi Posyandu sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Transformasi tersebut, kata Nitta, menempatkan Posyandu tidak lagi hanya sebagai wadah pelayanan satu bidang, melainkan sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung pelayanan masyarakat melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Usai kegiatan rombongan kemudian melakukan kunjungan lapangan ke Posyandu Al-Amanah, Dusun Congko Desa Siddo untuk melihat secara langsung pelaksanaan layanan Posyandu bersama para pengurus dan kader.
Turut hadir dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, kepala Bagian Perencanaan, Kasubsdit Fasilitasi Kerjasama Desa, dan mewakili Sekretaris DMPD Provinsi Sulsel.
Selanjutnya, Wakil Bupati Barru turut didampingi Ketua TP Posyandu sekaligus Ketua TP PKK Kab.Barru, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Inspektur Daerah, Kepala DPMDPPKB beserta jajaran, Pengurus TP PKK Pokja IV.
