Satukatanews.com. – BARRU – Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat pengawalan terhadap 12 usulan lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026–2029 melalui sinkronisasi data, koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari keterlibatan Pemkab Barru dalam sinkronisasi roadmap pengembangan ketenagalistrikan Sulawesi Selatan yang dibahas dalam kegiatan Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) dari Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Penyiapan Lahan serta Penyelesaian Perizinan di Sulawesi Selatan, Senin (21/9/2026).
Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menghadiri pembukaan kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero). Kegiatan berlangsung di Lantai 6 Kantor PT PLN (Persero) UID Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar).
Berdasarkan paparan roadmap Lisdes Sulawesi Selatan 2026–2029 pada kegiatan tersebut, Kabupaten Barru tercatat mengusulkan 12 lokasi, dengan rencana pelaksanaan yang terbagi atas enam lokasi pada 2026 dan enam lokasi pada 2027.
Dari keseluruhan usulan tersebut, enam lokasi berkaitan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam proses sinkronisasi, mengingat seluruh usulan masih memerlukan pengawalan melalui validasi data, penyiapan lahan, serta pemenuhan persyaratan perizinan.
Khusus usulan yang berkaitan dengan kawasan hutan, koordinasi lebih lanjut bersama instansi berwenang diperlukan untuk memastikan proses penyiapan dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam forum tersebut, usulan lokasi dari pemerintah kabupaten/kota dikonfirmasi, divalidasi, dan diklarifikasi bersama Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, PT PLN (Persero), serta kementerian dan lembaga terkait. Hasil pembahasan menjadi dasar tindak lanjut dan pengawalan pada tahapan berikutnya.
Keterlibatan Pemkab Barru dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PLN, serta kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam memastikan kesiapan usulan lokasi yang telah diajukan.
Wakil Bupati Barru hadir didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas PMDPPKB, serta Dinas Perhubungan. Kehadiran perangkat daerah tersebut mencerminkan keterlibatan lintas sektor dalam mendukung pengawalan Program Listrik Perdesaan.
Koordinasi antarperangkat daerah diperlukan untuk memastikan 12 usulan lokasi, termasuk enam lokasi yang berkaitan dengan kawasan hutan, dapat dipersiapkan secara bertahap dengan memperhatikan validitas data, kesiapan lahan, kebutuhan teknis, dan kelengkapan perizinan.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, S.T., M.Sc., Ph.D., dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan menekankan pentingnya Program Listrik Perdesaan dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PLN, jajaran Kementerian ESDM, serta kementerian dan lembaga terkait.
Ahmad Amiruddin juga menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berperan penting dalam mendukung berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian.
Ia menjelaskan, Program Listrik Perdesaan 2026–2029 merupakan komitmen pemerintah untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan, termasuk warga di wilayah kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau.
Untuk Sulawesi Selatan, rasio elektrifikasi disebut telah mencapai 97,035 persen, sedangkan rasio desa berlistrik berada pada angka 98,91 persen. Meski demikian, masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian dalam peningkatan akses dan keandalan pasokan listrik.
Sementara itu, EVP Pengembangan Listrik Desa PT PLN (Persero), Ahmad Mustaqir, menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memastikan validitas data lokasi usulan, memfasilitasi penyiapan lahan, serta mempercepat penyelesaian perizinan.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan kementerian atau lembaga terkait menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Program Listrik Perdesaan, termasuk pengawalan usulan lokasi di Kabupaten Barru.
