Satukatanews.com. – BARRU – Komisi II DPRD Kabupaten Barru menerima audiensi dari empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barru pada Selasa, 20 Januari 2026. BUMN yang hadir masing-masing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT PLN (Persero), serta Koperasi Berkat, Selasa 20/1/2026.
Audiensi tersebut membahas pelaksanaan dan optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih transparan, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Barru.
Rapat audiensi ini dihadiri oleh jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Barru, yakni Ketua Komisi II Syamsul Rijal, S.Pd, serta anggota Herman Jaya, S.Pi., Sahrul Ramdani, S.T., dan H. M. Akii, S.Pd., M.Pd.
Dalam pertemuan tersebut, Sahrul Ramdani, S.T. menegaskan harapannya agar CSR yang dijalankan BUMN dapat memberikan kontribusi besar dan nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barru.
Audiensi ini juga dihadiri Forum Komunikasi LSM Kabupaten Barru. Koordinator sekaligus juru bicara forum tersebut, Ir. Samid, menegaskan tuntutan agar LSM dilibatkan secara langsung dalam publikasi dan pelaksanaan program CSR.
“Forum LSM harus dilibatkan secara langsung, baik dalam publikasi maupun pelaksanaan CSR, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Ir. Samid.
Dari pihak PLN/PLTU, disampaikan bahwa pelaksanaan CSR bersumber dari dokumen social mapping yang memuat berbagai persoalan sosial di wilayah terdampak operasional, mulai dari ring 1, ring 2, hingga ring 3. Melalui social mapping tersebut, berbagai kebutuhan dan kepentingan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional diakomodir dan dijadikan dasar penentuan program CSR.
Penjelasan ini menegaskan bahwa program CSR PLTU disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di wilayah terdampak dan dilaksanakan secara terencana sesuai hasil pemetaan sosial.
Sementara itu, perwakilan Bank Mandiri, Mahmud Nasar, menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran CSR Bank Mandiri harus melalui kantor wilayah Area Parepare sebagai otoritas yang menentukan, namun pihaknya siap bekerja sama dengan semua pihak, termasuk Forum LSM.
Dari pihak BRI, Ardi, menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir BRI telah menyalurkan CSR di Kabupaten Barru dalam berbagai bentuk. Ia menegaskan bahwa BRI Cabang Barru dapat menyalurkan CSR secara langsung, sementara CSR dengan nilai besar diputuskan oleh kantor pusat sebagai otoritas tertinggi.
Perwakilan BNI, Fatrah dan Kris, menyampaikan komitmen BNI dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Barru. Mereka mencontohkan bantuan kendaraan roda tiga yang telah disalurkan beberapa bulan lalu sebagai bentuk nyata dukungan CSR BNI.
Sementara itu, perwakilan Koperasi Berkat menyampaikan bahwa pihaknya selama ini masih menunggu kejelasan terkait CSR, serta berharap ke depan dapat dilibatkan dan disinergikan dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Barru.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Barru, Herman Jaya, menegaskan bahwa DPRD mendorong sinergi, transparansi, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan agar CSR tidak bersifat seremonial, tetapi benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Komisi II DPRD Kabupaten Barru berharap audiensi ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara DPRD, BUMN, koperasi, dan masyarakat sipil, sehingga pelaksanaan CSR di Kabupaten Barru dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.
