Satukatanews.com. – BARRU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barru, Herman Jaya, S.Pi., menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2027 harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan ekonomi daerah, dan percepatan realisasi program prioritas pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Herman Jaya dalam Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Barru dengan agenda penyerahan, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru, Kamis (19/11/2026), pukul 15.30 WITA.
Dalam kesempatan tersebut, Herman mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Barru di bawah kepemimpinan Bupati Andi Ina Kartikasari, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Dr. Abustan Andi Bintang, M.Si., dalam menyusun RAPBD 2027 di tengah tantangan keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, RAPBD 2027 merupakan instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029.
“Kita memahami bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Karena itu, diperlukan kerja sama, sinergi, dan komitmen seluruh pihak agar anggaran yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” ujar Herman.
Apresiasi Peningkatan Pendapatan Daerah
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBD 2027, pendapatan daerah Kabupaten Barru direncanakan sebesar Rp787,03 miliar, meningkat sekitar Rp20,63 miliar dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp766,40 miliar.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp136,43 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp650,60 miliar.
Herman menilai peningkatan target pendapatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Meski demikian, ia berharap pemerintah terus melakukan terobosan dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi aset daerah, penguatan sektor ekonomi produktif, peningkatan kinerja BUMD, serta perbaikan pelayanan pajak dan retribusi.
“Target pendapatan yang meningkat tentu menjadi hal positif. Ke depan, kita berharap potensi ekonomi Kabupaten Barru dapat terus dikembangkan sehingga kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan ketergantungan terhadap dana transfer secara bertahap dapat dikurangi,” jelasnya.
Dorong Belanja Daerah Lebih Produktif
Dalam RAPBD 2027, belanja daerah direncanakan sebesar Rp805,86 miliar, dengan belanja pegawai sekitar Rp410,36 miliar dan belanja modal sebesar Rp64,62 miliar.
Herman memahami bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kewajiban belanja pegawai serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
Namun, ia berharap pemerintah daerah terus melakukan penataan belanja agar ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin besar.
“Kita tentu mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai dan menjaga kualitas pelayanan publik. Pada saat yang sama, kita berharap anggaran pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dapat terus diperkuat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pembangunan jalan, irigasi, fasilitas pertanian, perikanan, pasar, serta infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas belanja daerah.
Dukung Percepatan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati
Herman juga mendorong agar RAPBD 2027 semakin memperkuat pelaksanaan program prioritas yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029.
Beberapa program strategis yang menjadi perhatian antara lain pengembangan Kawasan Industri Barru (KIBAR), program beasiswa kedokteran bagi putra-putri Barru, serta pengembangan Akademi Ramang.
Menurutnya, program-program tersebut memiliki arah pembangunan jangka panjang yang perlu didukung melalui perencanaan dan penganggaran secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kita berharap program-program prioritas Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati dapat terus didorong realisasinya. Tentu semuanya membutuhkan tahapan, perencanaan yang matang, serta dukungan anggaran yang disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah,” katanya.
Herman menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Yang terpenting adalah adanya arah kebijakan yang jelas, tahapan pelaksanaan yang terukur, dan manfaat yang nantinya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Penguatan BUMD dan Optimalisasi Aset Daerah
Herman juga memberikan perhatian terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan aset dan pengembangan badan usaha milik daerah.
Dalam RAPBD 2027, target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp11,29 miliar.
Ia berharap potensi tersebut terus dikembangkan melalui peningkatan profesionalisme pengelolaan investasi dan aset daerah.
Terkait inisiatif DPRD dalam pembentukan BUMD di sektor aneka usaha dan jasa, Herman memandang langkah tersebut dapat menjadi salah satu alternatif penguatan ekonomi daerah apabila didukung kajian kelayakan yang matang.
“Ke depan, kita berharap BUMD dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD,” ujarnya.
Pertanian, Perikanan, dan UMKM Jadi Penopang Ekonomi Rakyat
Herman menekankan pentingnya memperkuat sektor-sektor ekonomi yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat Kabupaten Barru.
Menurutnya, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan UMKM perlu terus mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memperluas dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian, rehabilitasi irigasi, pengembangan usaha perikanan, penguatan akses bahan bakar nelayan, serta peningkatan daya saing UMKM.
“Kabupaten Barru memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi pesisir. Potensi inilah yang harus terus kita dorong agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” jelasnya.
DPRD dan Pemerintah Perlu Memperkuat Sinergi
Terkait rencana defisit RAPBD 2027 sebesar Rp18,83 miliar, Herman berharap pemerintah daerah dapat memastikan sumber pembiayaan yang realistis serta menjaga kesinambungan fiskal.
Ia juga menekankan pentingnya pembahasan RAPBD secara terbuka, objektif, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan.
Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan DPRD harus dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk menyempurnakan kebijakan anggaran pemerintah daerah.
“Fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD harus berjalan seiring dengan semangat membangun daerah. Kita ingin pemerintah daerah berhasil menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan, karena keberhasilan pemerintah pada akhirnya adalah keberhasilan masyarakat Kabupaten Barru,” tuturnya.
Herman berharap RAPBD 2027 dapat menjadi landasan yang kuat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Kita ingin APBD 2027 bukan hanya besar dalam angka, tetapi juga besar dalam manfaat. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, kita berharap pembangunan Kabupaten Barru dapat berjalan semakin baik dan kesejahteraan rakyat terus meningkat,” pungkas Herman.














