Satukatanews.com., – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Selasa 7/4/2026.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung DPRD Barru pada Selasa, 6 April 2026, dipimpin oleh Ketua DPRD bersama Wakil Ketua I DPRD, serta dihadiri oleh anggota dewan, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Barru.
Paripurna ini secara khusus membahas dan menyampaikan rekomendasi DPRD terhadap kinerja Bupati Barru selama satu tahun anggaran sebelumnya, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dalam penyampaian laporan Banggar, ditegaskan bahwa pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 telah dilakukan secara komprehensif, mencakup evaluasi capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran.
Namun dalam forum tersebut, anggota DPRD, Herman Jaya, menyampaikan sorotan tajam terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai selama ini terdapat kelemahan serius dalam eksekusi hasil-hasil rapat kerja antara DPRD dan OPD terkait.
“Selama ini kita melihat setiap hasil rapat kerja seolah menguap begitu saja tanpa tindak lanjut yang jelas. Ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegas Herman Jaya.
Ia juga mengungkapkan bahwa secara umum kinerja OPD masih jauh dari harapan. Bahkan, menurutnya hanya sebagian kecil OPD yang menunjukkan kinerja yang jelas dan terukur.
“Terus terang, saya melihat hanya sekitar dua sampai tiga OPD yang benar-benar menunjukkan kinerja yang baik. Selebihnya kita tidak tahu apa capaian kinerjanya secara nyata,” ujarnya.
Herman Jaya menegaskan bahwa kondisi ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Barru, karena lemahnya kinerja OPD akan berdampak langsung terhadap keberhasilan pembangunan daerah.
“Kalau ini terus dibiarkan, jangan berharap pembangunan bisa berjalan optimal. Visi dan misi kepala daerah akan jauh dari kenyataan jika OPD tidak serius bekerja dan menindaklanjuti setiap hasil pembahasan bersama DPRD,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong Bupati Barru untuk segera menerapkan sistem reward dan punishment terhadap seluruh OPD guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.
“Sudah saatnya ada reward dan punishment yang tegas. OPD yang bekerja baik harus diapresiasi, sementara yang tidak menunjukkan kinerja harus dievaluasi dan diberi sanksi. Ini penting agar ada keseriusan dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Barru melalui rapat paripurna ini menegaskan pentingnya komitmen seluruh OPD untuk meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap hasil pembahasan bersama DPRD benar-benar ditindaklanjuti secara konkret.
Rapat paripurna ini menjadi tahapan penting dalam siklus evaluasi kinerja kepala daerah serta menjadi acuan dalam perbaikan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Barru ke depan.
