Satukatanewsmcom. – MAKASSR, 23 Mei 2025 – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Barru Andi Milawaty Abustan, S. Sos., MM.,
menghadiri dialog dan rapat sinkronisasi program bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia, di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi perempuan dan anak serta mendorong pembangunan yang responsif gender.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri PPPA, Arifah Fauzi. Wakil Gubernur Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi, Sekprov, Jufri Rahman. para Bupati/Walikota, Akademisi, serta ketua TP PKK kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam arahannya, Menteri Arifah Fauzi menegaskan pentingnya kolaborasi,sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Arifah juga mendorong Sulawesi Selatan untuk menjadi pelopor provinsi ramah perempuan.
“Kita butuh kerja sama semua pihak agar perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak makin kuat dan merata,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret untuk Sulawesi selatan, Kementerian PPPA telah mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp 6,9 miliar untuk tiga daerah, salah satunya Kabupaten Barru yang menerima Rp 3,6 miliar.
Sedangkan Kab. Soppeng Rp. 1.5 miliar dan Palopo Rp. 1.7 miliar. Selain itu, Barru juga mendapat DAK Non Fisik lebih dari Rp 400 juta, dari total Rp 8 miliar yang dibagikan ke 19 kabupaten/kota di Sulawesi selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Barru menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam mendukung program-program prioritas nasional, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Pemerintah Kabupaten Barru terus mendorong implementasi kebijakan yang responsif gender dan ramah anak, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kehadiran kami di sini untuk memperkuat koordinasi dan memastikan bahwa program-program pusat dapat terimplementasi secara efektif di daerah,” ujar Dr. Abustan.
Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik dari Kementerian PPPA kata Abustan tentunya menjadi suntikan semangat untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak di daerah,khususnya Kabupaten Barru.
Dialog ini juga membahas strategi peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, penguatan regulasi, serta sinergi lintas sektor untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, dibahas pula pengembangan sistem perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang menjadi salah satu fokus Kemen PPPA.
Kementerian PPPA memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barru atas upaya dan inovasi yang telah dilakukan, termasuk dalam pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan pelibatan masyarakat dalam isu-isu kesetaraan gender.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Barru.
