Satukatanews.com. – BARRU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barru, Herman Jaya, S.Pi, menyoroti kinerja PT Samudra Nusantara Barru (Perseroda) yang hingga kini belum menunjukkan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Padahal, perusahaan ini dibentuk untuk menjadi motor penggerak ekonomi maritim daerah melalui pengelolaan pelabuhan dan jasa kepelabuhanan.
Menurut Herman, dalam situasi fiskal nasional yang tengah ketat, pemerintah daerah tidak boleh hanya bergantung pada transfer pusat. Ia menilai, ke depan Barru harus lebih kreatif menggali potensi pendapatan melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kerja sama dengan investor strategis.
> “Dalam kondisi seperti ini, semua daerah berteriak karena belanja modal dari pusat sangat terbatas. Kalau kita ingin terus merawat pembangunan fisik dan menjaga ekonomi tetap tumbuh, hanya ada dua cara: mengundang investor masuk Barru sebanyak-banyaknya dan menggenjot PAD lewat Perusda, Perumda, atau Perseroda,” tegas Herman Jaya, S.Pi, di Gedung DPRD Barru, Jumat (31/10/2025).
Lebih lanjut, Herman menilai potensi pelabuhan Barru seharusnya menjadi aset yang bisa memberikan pemasukan besar bagi daerah.
“Harusnya PT Samudra Nusantara Barru bermitra sejajar dengan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan. Sayang, yang kita saksikan sekarang, ratusan kapal masuk Barru setiap bulannya tapi kita cuma jadi penonton. Tidak ada nilai tambah bagi daerah,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia juga mengingatkan, sejak berdiri berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2019 dan diperkuat dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah, perusahaan daerah tersebut sudah mendapat dukungan modal dari APBD, namun belum menghasilkan dividen atau laba yang bisa disetorkan ke kas daerah.
“Kalau perusda terus berjalan tanpa hasil, tentu Bupati harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi. Kita butuh orang-orang profesional yang mampu menggerakkan ekonomi maritim Barru, bukan sekadar menduduki jabatan,” tambah Herman.
Komisi II DPRD Barru disebut akan segera memanggil manajemen PT Samudra Nusantara Barru untuk meminta laporan kinerja, termasuk proyeksi bisnis dan kerja sama yang sudah dijalankan.
“Kita akan minta laporan mereka. Kalau tidak ada progres, DPRD punya hak untuk merekomendasikan pergantian direksi. Perusda harus menjadi instrumen ekonomi yang produktif, bukan beban fiskal,” tutupnya.
