Satukatanews.com. – BARRU – Pemerintah Kabupaten Barru bersama Forkopimda Plus menyatukan langkah menghadapi sejumlah persoalan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari BBM, listrik, air bersih, karhutla, LPG 3 kilogram hingga ketenagakerjaan.
Langkah tersebut dibahas dalam forum Forkopimda Plus yang dipimpin Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru, Jumat (11/9/2026) malam. Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah dan unsur lintas sektor untuk melihat dan mendengar langsung kondisi yang berkembang di masyarakat, sekaligus memastikan setiap persoalan memiliki solusi dan tindak lanjut yang jelas.
Bupati Andi Ina menegaskan, pembahasan lintas sektor tidak boleh berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi harus berujung pada langkah bersama agar berbagai kondisi yang berkembang tidak menimbulkan keresahan.
“Tujuan kita bagaimana fenomena yang ada ini jangan sampai membuat masyarakat panik dan takut. Yang paling penting adalah keselamatan dan keamanan masyarakat,” tegas Andi Ina.
Salah satu perhatian utama adalah ketersediaan BBM. Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada pemotongan kuota BBM untuk Barru. Penyaluran harian mencapai sekitar 104 kiloliter Pertalite dan 104 kiloliter solar untuk sembilan SPBU, dengan tambahan pasokan 15–20 persen dari kondisi normal.
Tingginya kebutuhan BBM juga dipengaruhi posisi Barru di jalur Trans Sulawesi yang melayani kendaraan masyarakat dan logistik. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat lokal, termasuk nelayan yang bergantung pada BBM untuk aktivitas melaut, harus tetap terjamin.
Karena itu, Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., meminta distribusi dan pengawasan diperkuat, termasuk terhadap tata kelola SPBU dan penjualan BBM menggunakan jeriken di pinggir jalan. Antrean kendaraan, khususnya di SPBU Bojo yang banyak digunakan kendaraan truk, juga perlu ditata agar tidak mengganggu keselamatan dan arus lalu lintas.
Bupati meminta pengelola SPBU memperbaiki tata kelola pelayanan dan memastikan masyarakat lokal tidak kesulitan memperoleh BBM. Ia bahkan menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila persoalan pelayanan ditemukan berada pada pengelolaan SPBU.
“Kalau memang persoalannya ada di SPBU, tentu kita akan ambil langkah. Bahkan kalau perlu, kita bisa meminta SPBU itu ditutup,” ujarnya.
Andi Ina juga mengingatkan bahwa surat pemerintah daerah terkait permohonan penambahan kuota BBM tidak dipungut biaya dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. “Surat Bupati terkait dengan penambahan kuota BBM itu nol rupiah. Saya menandatangani itu untuk membantu masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan,” tegasnya.
Persoalan energi kemudian berlanjut pada sektor kelistrikan. Kepala ULP PLN Barru Ulfa Pratiwi menjelaskan, pemadaman berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur dan kondisi sejumlah pembangkit dalam sistem kelistrikan Sulawesi Selatan yang saling terhubung. Pemkab meminta PLN memperkuat komunikasi mengenai jadwal pemadaman agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas, dengan perhatian khusus terhadap kawasan ekonomi dan fasilitas strategis.
Bupati secara khusus meminta kontinuitas listrik di RSUD Barru menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. “Saya mohon terkait dengan rumah sakit umum kita menjadi perhatian, untuk mungkin tidak ada pemadaman, karena di sana pemadaman sedikit pun bisa membahayakan nyawa masyarakat kita,” katanya.
Di sisi lain, persoalan air bersih juga menjadi perhatian menyusul menurunnya debit sejumlah sumber air dan produksi intake. Pemkab bersama Perumda Air Minum Tirta Waesai, BPBD, PMI, TNI, Damkar dan unsur terkait terus melakukan distribusi air melalui mobil tangki ke wilayah terdampak. Namun, Bupati menekankan penanganan air bersih perlu diarahkan pada perencanaan jangka panjang, sehingga tidak hanya dilakukan ketika musim kemarau.
Untuk karhutla, Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya kesiapsiagaan hingga tingkat desa dan kelurahan. Setiap kejadian kebakaran perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab, status lahan dan pihak yang bertanggung jawab. Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat, S.I.P., mendorong penguatan edukasi dan pencegahan langsung kepada masyarakat sekaligus tindakan tegas terhadap pembakaran lahan. Sementara Kajari Barru Erik Yudistira, S.H., M.H., menilai penegakan hukum tetap diperlukan terhadap pembakaran yang dilakukan secara sengaja, disertai penguatan mitigasi dan edukasi.
Pembahasan selanjutnya menyentuh distribusi LPG 3 kilogram. Pemkab menyoroti masih adanya pengecer yang tidak tercatat sebagai pangkalan resmi serta penggunaan LPG subsidi oleh masyarakat yang tidak masuk sasaran. Penataan distribusi dan edukasi dinilai penting agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Sementara pada sektor ketenagakerjaan, persoalan PHK di PT Layar Perkasa Nusantara yang melibatkan puluhan pekerja masih dalam proses mediasi tripartit. Penyelesaian diarahkan melalui dialog dengan tetap memperhatikan hak pekerja sekaligus keberlangsungan investasi. Kapolres menegaskan kepolisian siap mendukung pengamanan situasi, sementara penyelesaian persoalan diupayakan melalui koordinasi dan langkah teknis sebelum masuk pada proses hukum.
Forum juga menekankan pentingnya komunikasi publik. Informasi yang tidak utuh, terutama di media sosial, dinilai berpotensi memperbesar persoalan dan memicu kepanikan. Wakil Bupati meminta setiap persoalan diselesaikan sejak hulu melalui koordinasi dan dialog, sementara media diharapkan menyampaikan informasi secara faktual, berimbang dan utuh, termasuk perkembangan penanganan serta solusi yang sedang dilakukan.
Menutup pertemuan, Bupati Andi Ina menegaskan seluruh pembahasan harus menghasilkan tindakan nyata dan kesepakatan bersama.
“Kita ingin pertemuan ini menjadi hasil dan kesepakatan kita bersama, dengan harapan masyarakat Kabupaten Barru tidak terjadi kepanikan terhadap hal-hal yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Bupati mengapresiasi sinergi TNI, Polri, BPBD dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan berbagai persoalan. Ia meminta pengelola SPBU memperbaiki tata kelola pelayanan, PLN menjaga kontinuitas listrik terutama untuk RSUD, serta Perumda Air Minum terus meningkatkan pelayanan.
Menurutnya, kekompakan lintas sektor dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar persoalan yang telah dilihat dan didengar langsung dari masyarakat dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
