Satukatanews.com. – BARRU – Pemerintah Kabupaten Barru bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi dan Monitoring dan Evaluasi MCSP Pemerintah Kabupaten Barru di Ruang Rapat Bupati Barru, Lantai V Menara MPP, Rabu (4/12/2025).
Rakor ini dihadiri Bupati Barru, Wakil Bupati Barru, Pj. Sekda Barru, serta seluruh pimpinan OPD, yang menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Barru dalam meningkatkan integritas birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, SH, M.Si., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pendampingan serta bimbingan KPK kepada Pemkab Barru selama ini.
“Terima kasih kepada KPK atas arahan, supervisi, dan bimbingannya. Ini sangat berarti bagi kami dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Kami berkomitmen menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan,” ujarnya.
Tim KPK kemudian memaparkan capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kabupaten Barru, termasuk sejumlah catatan strategis terkait pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan daerah, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa.
Dalam paparan tersebut, tim KPK dipimpin oleh Tri Budi Rochmanto, Kepala Satuan Tugas Koorsup Wilayah IV, bersama jajaran PIC Koorsup: – Epakartika (Sulawesi Selatan) – Angelia (Sulawesi Selatan) – Basuki Haryono (Gorontalo dan Kaltara) – Luthfikal Hakim (Gorontalo dan Kaltara).
Sekda dan para pimpinan OPD menyatakan kesiapannya menindaklanjuti seluruh arahan melalui rencana aksi pencegahan korupsi yang lebih terstruktur dan terukur.
Setelah rakor, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan pada sejumlah titik terkait pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik untuk memastikan kondisi riil dan tindak lanjut rekomendasi KPK.
Di tempat terpisah, KPK juga menggelar rakor serupa bersama jajaran DPRD Kabupaten Barru sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
