Satukatanews.com. – MAKASSAR – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Barru, menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan TPPS Semester I Tahun 2025 sekaligus evaluasi pelaksanaan program stunting tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Dalton Makassar, Selasa (29/7/2025).
Dalam forum tersebut, Wabup Abustan menyampaikan pandangan kritis dan langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Barru dalam mengintegrasikan penanganan stunting dengan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menyebutkan bahwa dari total 55 desa/kelurahan di Barru, hanya 21 desa yang mendapat intervensi program dari pemerintah provinsi.
“Kalau kita bicara equity, maka semua desa seharusnya disentuh, meskipun dengan porsi yang disesuaikan. Kami tidak tinggal diam. Kami ambil kebijakan diskresi dengan mengubah APBD desa dan menggalang dukungan dari leading sektor untuk desa / kelurahan yang belum tersentuh, ” ujar Abustan.
Ia menambahkan, saat ini Kabupaten Barru sedang menyelesaikan Juknis program berbasis kolaborasi lintas sektor yang diberi nama KoKo BeStimi singkatan dari Kolaborasi dan Konvergensi Berantas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem. Program ini lahir dari mandat ganda Wakil Bupati sebagai Ketua TPPS sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Lebih jauh, Wabup Abustan juga mengungkapkan hasil pendataan uji coba melalui Google Form yang melibatkan 216 variabel per rumah tangga.
“Dari satu dusun saja, kami temukan 11 anak stunting dan tujuh persoalan dalam satu rumah tangga, mulai dari sanitasi, rumah tidak layak huni, hingga pola asuh. Jadi, penanganannya tidak bisa sepotong-sepotong, ” tegasnya.
Pemkab Barru telah menyiapkan pelatihan bagi 2.470 kader posyandu untuk mendata dan memvalidasi data by name by address. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar intervensi lintas sektor seperti perbaikan rumah dan sanitasi oleh Dinas PU, hingga pemenuhan gizi dan pengawasan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan dokter anak.
Selain pendekatan kesehatan, Pemkab Barru juga merancang solusi berbasis ekonomi keluarga. Salah satunya adalah pemberdayaan rumah tangga miskin dengan kandang bebek dua lantai yang menghasilkan telur konsumsi harian bagi anak-anak.
“Kami tidak ingin hanya membagi bantuan tanpa dampak permanen. Target kami jelas: keluarga miskin ekstrem harus keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan, dan tidak boleh ada anak yang stunting, ” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Wabup Abustan menekankan pentingnya kolaborasi nyata antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan anggaran provinsi, namun mengingatkan agar seluruh intervensi berbasis pada data yang akurat agar benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkannya.
Sebelumnya Wagub Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi, SE., M.M., selaku Ketua TPPS Sulsel yang membuka kegiatan ini via daring, dalam sambutannya menyampaikan capaian dan tantangan Sulawesi Selatan dalam menurunkan angka stunting.
“Alhamdulillah, pada tahun 2024 kita berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 23, 3 persen, dari sebelumnya 27, 4 persen di tahun 2023. Artinya kita mengalami penurunan sebesar 4, 1 persen. Namun angka ini masih di atas rata-rata nasional yang saat ini berada di 19, 8 persen, ” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel mengalokasikan dana APBD sebesar Rp.62 miliar lebih untuk intervensi stunting di 504 desa lokus di Sulawesi Selatan. Dana tersebut ditujukan untuk menyasar sekitar 15.120 anak stunting dan 1.008 ibu hamil berisiko, dengan harapan dapat memaksimalkan hasil penanganan di tingkat desa dan kelurahan.
Wakil Gubernur menegaskan pentingnya sinergi dan integrasi program antar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat intervensi spesifik dan sensitif.
“Kita harus memaksimalkan setiap potensi yang kita miliki agar target penurunan stunting di Sulawesi Selatan tercapai sesuai harapan. Ini adalah tanggung jawab kita semua, ” pungkasnya.
Diketahui kegiatan ini dilaksanakan oleh DP3A-DALDUK KB Sulsel berlangsung dari tanggal 29 s/d 30 Juli 2025 dan diikuti oleh seluruh Ketua dan Angggota TPPS Kab/kota se Sulsel, dan OPD terkait serta pemateri dari DP3A-DALDUK KB Sulsel, Bappelitbanda Sulsel, Akademisi, BKKBN Sulsel, Dinas Kesehatan Sulsel
Hadir mendampingi Wakil Bupati Barru, Kepala DPMDPPKBPPPA, Sekretaris Dinas Kesehatan, Perwakilan Bappelitbangda Bidang PPM.
Melalui forum ini, diharapkan muncul inovasi dan pembelajaran lintas daerah dalam upaya mencapai target prevalensi stunting nasional.
