Satukatanews.com. – BARRU – Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026. Kegiatan berlangsung di lantai VI Menara MPP, Kantor Bupati Barru, Kamis 22 / 05 / 2025.
Musrenbang ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, H. M. Arafah, melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutan tertulisnya Gubernur menekankan pentingnya perencanaan yang inklusif dan terintegrasi agar pembangunan Barru sejalan dengan arah kebijakan provinsi dan nasional.
“RPJMD dan RKPD adalah fondasi pembangunan daerah. Kami mengapresiasi partisipasi aktif semua pihak di Barru sebagai bentuk komitmen membangun Sulawesi Selatan dari daerah,” ujarnya.
Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., yang diberikan kesempatan untuk membuka sekaligus memberi sambutan mewakili Bupati, menyatakan bahwa Musrenbang menjadi momentum menyatukan visi dan menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan.
“Kami ingin memastikan program-program berasal dari aspirasi masyarakat. Dengan kolaborasi, pembangunan Barru bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.
Abustan juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadapi tantangan pembangunan, termasuk penguatan ekonomi lokal, peningkatan SDM, dan pembangunan infrastruktur.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati kembali memaparkan visi-misi Kabupaten Barru: Berkeadilan, Maju Berkelanjutan, dan Sejahtera Lebih Cepat.
“Musrenbang Ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kabupaten Barru menjadi lebih adaptif, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi.”, harap Wakil Bipati.
Sementara Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, SH., M.Si., yang pada moment tersebut lagi lagi berbagi peran. Wakil Bupati yang membuka acara sedangkan Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, SH., M.Si., menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah terbaik dalam pelaksanaan Musrembang.
Musrenbang ini dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Barru, unsur Forkopimda, kepala OPD, Camat, kepala Desa/ Lurah, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan organisasi kepemudaan dan perempuan.
