Satukatanews.com. – MAKASSAR – 24/4/2026, Herman Jaya mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru untuk proaktif mengusulkan sebanyak mungkin titik lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih kepada pemerintah pusat. Menurutnya, langkah ini penting agar Kabupaten Barru dapat memaksimalkan potensi sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ia menegaskan bahwa peluang program tersebut harus dimanfaatkan secara serius, dengan menyiapkan data pendukung dan lokasi yang benar-benar layak. “Jangan sampai daerah lain lebih cepat mengusulkan dan kita justru tertinggal. Barru punya potensi besar, tinggal bagaimana pemerintah daerah sigap menangkap peluang,” ujarnya.
Herman juga mendorong agar OPD terkait segera melakukan pemetaan wilayah pesisir yang memenuhi kriteria, sehingga usulan yang diajukan tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga kuat secara kualitas dan kesiapan implementasi.
Dengan langkah tersebut, ia berharap Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Barru.
Herman Jaya menegaskan bahwa dengan potensi pesisir yang dimiliki, Kabupaten Barru sudah seharusnya mendapatkan alokasi program Kampung Nelayan Merah Putih dalam jumlah yang memadai.
Ia menyebutkan bahwa panjang garis pantai Kabupaten Barru yang mencapai 78 kilometer menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan lebih banyak titik lokasi. “Dengan garis pantai sepanjang itu, sangat rasional jika Barru memiliki minimal lima titik Kampung Nelayan Merah Putih. Ini bukan angka berlebihan, tapi kebutuhan yang sesuai dengan potensi wilayah kita,” ujarnya.
Menurutnya, penyebaran titik kampung nelayan juga penting agar manfaat program dapat dirasakan merata oleh masyarakat pesisir di berbagai kecamatan, bukan terpusat di satu wilayah saja. Ia pun kembali mendesak OPD terkait untuk segera melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah prioritas, sehingga usulan yang diajukan benar-benar siap dari sisi administrasi maupun teknis.
Herman berharap, dengan keseriusan dan kecepatan pemerintah daerah dalam mengusulkan, Kabupaten Barru tidak hanya mendapatkan kuota program, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai pengungkit utama peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.
Dalam kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Barru ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Herman Jaya yang memimpin rombongan secara tegas menyampaikan protes kepada Sekretaris Dinas KP Sulsel.
Ia mempertanyakan kebijakan alokasi program Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai tidak proporsional. Pasalnya, Kabupaten Barru hanya mendapatkan satu titik lokasi, yakni di Kecamatan Tanete Rilau, sementara beberapa kabupaten lain justru memperoleh tiga titik bahkan lebih.
“Ini yang kami pertanyakan. Kabupaten Barru memiliki garis pantai sekitar 78 kilometer, yang secara potensi seharusnya sangat layak mendapatkan alokasi lebih dari satu titik. Namun kenyataannya, kita hanya diberikan satu lokasi, sementara daerah lain dengan garis pantai yang lebih pendek justru mendapatkan lebih banyak,” tegasnya.
Herman Jaya menilai, penentuan lokasi program seharusnya mempertimbangkan aspek panjang garis pantai, jumlah nelayan, serta potensi pengembangan kawasan pesisir secara menyeluruh. Ia khawatir jika kebijakan ini tidak dievaluasi, maka akan terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah.
Dalam kesempatan tersebut, ia mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap alokasi program, serta membuka ruang bagi Kabupaten Barru untuk mengusulkan tambahan titik Kampung Nelayan Merah Putih.
“Kami berharap ada keadilan dalam distribusi program. Barru tidak kekurangan potensi, yang dibutuhkan hanya keberpihakan kebijakan agar masyarakat nelayan kami juga bisa merasakan manfaat pembangunan secara maksimal,”
Dalam sesi tanya jawab tersebut, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penjelasan bahwa penentuan jumlah titik Kampung Nelayan Merah Putih sangat bergantung pada tingkat keaktifan pemerintah daerah dalam mengusulkan lokasi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi pada dasarnya memfasilitasi dan meneruskan usulan dari kabupaten/kota, sehingga daerah yang proaktif tentu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan alokasi program yang lebih banyak.
“Jumlah titik sangat ditentukan oleh usulan dari pemerintah daerah masing-masing. Jika daerah aktif dan mengusulkan banyak lokasi yang memenuhi kriteria, maka peluang untuk mendapatkan lebih banyak titik juga semakin besar,” jelasnya.
Sebagai contoh, ia menyebut Kabupaten Luwu Timur pada tahap ketiga mengusulkan sebanyak 11 titik Kampung Nelayan Merah Putih, sementara Kabupaten Luwu mengajukan 7 titik. Usulan-usulan tersebut menjadi dasar dalam penentuan alokasi program oleh pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Herman Jaya menekankan bahwa ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Barru agar ke depan lebih proaktif dan agresif dalam mengusulkan titik-titik potensial.
Ia kembali mendorong OPD terkait untuk segera melakukan pemetaan wilayah pesisir, melengkapi dokumen pendukung, serta membangun komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat, agar Kabupaten Barru tidak kembali tertinggal dalam mendapatkan program strategis tersebut.
Menindaklanjuti penjelasan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Herman Jaya mendesak Pemerintah Kabupaten Barru, khususnya OPD terkait, untuk segera mengambil langkah konkret dan lebih proaktif.
Ia meminta agar pemerintah daerah menurunkan tim khusus guna menelusuri seluruh wilayah pesisir Barru, mulai dari Bojo hingga Butung, untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang dinilai ideal dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Kalau memang kuncinya ada pada jumlah usulan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk pasif. Harus segera turun lapangan, petakan titik-titik potensial, dan siapkan semua dokumen pendukungnya,” tegas Herman.
Menurutnya, semakin banyak titik yang diusulkan dan memenuhi kriteria, maka peluang Kabupaten Barru untuk mendapatkan alokasi program juga akan semakin besar. Ia menilai, pendekatan ini harus dilakukan secara serius dan terencana, bukan sekadar formalitas.
Herman juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD, mulai dari dinas perikanan, perencanaan, hingga teknis lapangan, agar usulan yang diajukan benar-benar matang dan siap direalisasikan.
Dengan langkah cepat dan strategi yang tepat, ia optimistis Kabupaten Barru bisa mengejar ketertinggalan dan memperoleh lebih banyak titik Kampung Nelayan Merah Putih demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Herman Jaya menilai kondisi ini sebagai sebuah ironi jika Kabupaten Barru hanya mendapatkan 1 atau 2 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, sementara memiliki panjang garis pantai mencapai 78 kilometer.
Menurutnya, potensi besar tersebut tidak boleh hanya menjadi sekadar slogan tanpa diikuti langkah konkret dan strategi yang jelas dari pemerintah daerah. “Akan sangat ironis kalau kita hanya bangga dengan panjang garis pantai 78 kilometer, tapi tidak mampu mengonversinya menjadi program nyata yang dirasakan masyarakat nelayan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa potensi pesisir harus diterjemahkan menjadi usulan program yang terukur dan terencana. Tanpa upaya proaktif dari pemerintah daerah, keunggulan geografis tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Herman kembali mendesak agar OPD terkait tidak hanya menunggu, tetapi bergerak cepat menyusun dan mengajukan sebanyak mungkin titik lokasi yang layak. Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan pada seberapa panjang garis pantai yang dimiliki, tetapi seberapa besar manfaat yang mampu dihadirkan bagi masyarakat pesisir.
